Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

'>

Iklan

Pembina FORMADES Tolak Ganti Nama Bandung Barat, Dukung Pemekaran Selatan

Jumat, 04 Juli 2025 | 05:34 WIB | 017 Views Last Updated 2025-07-03T22:34:38Z

 


SeputarDesa.com - KBB, Menanggapi wacana penggantian nama Kabupaten Bandung Barat, Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., yang juga Pembina Forum Membangun Desa (FORMADES) sekaligus tokoh masyarakat selatan Bandung Barat, menegaskan penolakannya secara tegas.


Ditemui di kediamannya di Cihampelas, (3/7/25), Apih Apung, sapaan akrabnya, menilai bahwa penggantian nama Kabupaten Bandung Barat tidak relevan. Sebaliknya, ia justru mendorong adanya pemekaran di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat.


“Pemekaran kabupaten atau kota sudah diatur dalam undang-undang dan regulasinya jelas. Itu sah-sah saja sepanjang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.


Apih Apung menambahkan, terdapat alasan klasik yang terus berulang dan belum teratasi di wilayah selatan, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan (Disdukcapil), infrastruktur, permodalan UMKM, pariwisata, hingga pendidikan yang belum sesuai harapan pasca pemekaran Kabupaten Bandung Barat sebelumnya.


Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengganti nama Kabupaten Bandung Barat menjadi Kabupaten Batulayang, tetapi mendorong tujuh kecamatan di wilayah selatan untuk membentuk kabupaten sendiri yang lebih sejahtera. Ketujuh kecamatan tersebut antara lain Batujajar, Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga.


“Kami ingin ketujuh kecamatan itu menjadi sebuah kabupaten yang rakyatnya sejahtera, yaitu Kabupaten Batulayang,” imbuhnya.


Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal FORMADES, Agus, juga menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran wilayah selatan Bandung Barat. Menurutnya, hal tersebut menjadi bentuk perjuangan keadilan dalam pembangunan.


“Banyak jalan kabupaten di desa-desa wilayah selatan yang masih rusak parah. Bahkan masih ada masyarakat yang kesulitan makan dan terpaksa bergantung pada tetangga, itu bisa dibuktikan,” ungkap Agus.


Ia juga menyoroti kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang dinilai belum membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.


“Lebih ironis lagi, ketika masyarakat ingin mengadu ke bupati atau wakil bupati, mereka sulit ditemui karena gedung tempat mereka bekerja dijaga sangat ketat. Padahal itu kan gedung milik masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga,” tegas Agus.


Di akhir pernyataannya, Apih Apung menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk Panitia Percepatan Pemekaran Kabupaten Batulayang.


“Besok atau lusa kami akan mendatangi notaris untuk melegalkan perjuangan ini demi masyarakat Batulayang. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan lintas tokoh masyarakat dan lintas lembaga,” pungkasnya.

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update