SeputarDesa.com - Pamekasan, Sorotan tajam tertuju ke balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Pamekasan dan Lapas Narkotika Pamekasan. Selasa siang (15/7), dua organisasi sipil yakni Dewan Pimpinan Wilayah Rangkulan Jajaran Wartawan Lembaga Indonesia (DPW RAJAWALI) Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC FORMADES) Pamekasan menggelar aksi demonstrasi damai menuntut reformasi menyeluruh sistem pemasyarakatan di daerah tersebut.
Aksi yang berlangsung di depan gerbang dua lapas itu dipicu oleh dugaan serius: penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana dan kasus penyelundupan sabu seberat 1,3 kilogram yang dikamuflasekan dalam bola kasti.
Orasi Tajam, Tuntutan Tegas
Aksi dipimpin oleh Jatmiko, Ketua DPW Rajawali Jawa Timur, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan. Ia menyuarakan keprihatinan dan kemarahan atas lemahnya pengawasan di dalam lapas yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemulihan moral narapidana.
Sementara itu, Rosy Kancil yang dikenal vokal dan menjabat Ketua DPC Formades menyampaikan orasi dengan nada keras dan penuh semangat.
“Kami ingin Pamekasan bersih dari narkoba! Kami ingin generasi muda terbebas dari barang maksiat yang merusak moral bangsa. Jika ada oknum yang bermain di balik jeruji, mereka harus ditindak tegas!” seru Rosy disambut gemuruh massa.
Krisis Pengawasan dan Integritas Lapas
Dalam pernyataan resminya, Jatmiko menilai kejadian ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam membina dan melindungi masyarakat. Ia menyebut praktik bebasnya alat komunikasi dan masuknya sabu sebagai pelanggaran terhadap Permenkumham No. 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Lapas, khususnya terkait pengawasan barang dan komunikasi narapidana.
Tuntutan Akuntabilitas Hukum
Massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan konkrit:
1. Pencopotan Pejabat Lapas
Humas dan Kalapas Kelas IIA Pamekasan harus dicopot dari jabatannya apabila audit internal terbukti menemukan kelalaian atau keterlibatan.
2. Investigasi Terpadu
Dibentuk tim gabungan dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, BNN, dan Polri untuk membongkar jaringan penyelundupan narkotika dan peran oknum internal.
Ancaman Sosial dan Biaya Ekonomi
Jatmiko juga menyoroti dampak sosial dari lemahnya pengawasan lapas, menyebut kebocoran komunikasi sebagai pintu bagi berkembangnya jaringan kriminal di masyarakat.
“Kejahatan tidak lagi terbatas dalam tembok lapas. Ia merembes ke luar, menjangkiti komunitas,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, ia menilai kejahatan yang berulang di dalam lapas menciptakan beban fiskal tambahan: dari pengamanan ekstra, proses hukum ulang, hingga rehabilitasi. “Ini bentuk kegagalan investasi negara dalam pembangunan manusia,” tandasnya.
Rekomendasi Perbaikan Sistem
Untuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan, aksi ini juga menyerukan:
Pemasangan jammer dan alat pelacak sinyal di seluruh blok sel.
Audit terbuka atas pengelolaan lapas dan publikasi hasilnya secara daring.
Pelatihan ulang petugas agar menjunjung tinggi integritas dan SOP pemasyarakatan.
Ultimatum Masyarakat Sipil
Aksi yang berlangsung damai namun penuh tekanan moral ini dikawal ketat aparat keamanan. Meski demikian, belum ada respons resmi dari pihak Lapas hingga berita ini diturunkan.
“Jika titik lemah ini terus dibiarkan, bahaya kriminal akan menyusup ke masyarakat yang justru harusnya dilindungi,” pungkas Jatmiko dengan nada peringatan.
Para demonstran menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan aksi lanjutan jika Kemenkumham dan aparat penegak hukum tidak segera menanggapi tuntutan yang mereka suarakan.(**)
Pewarta : Abdullah
