SeputarDesa.com – Jombang, Ketika negara absen, rakyat turun tangan. Itulah yang terjadi di Dusun Delik, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben. Karena tak kunjung mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PUPR, warga akhirnya mengambil langkah ekstrem: membangun dan melebarkan jalan secara swadaya sejak Kamis (10/7/2025).
Langkah itu bukan tanpa alasan. Sekitar sebulan lalu, jalan sempit dan rusak tersebut menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang merenggut nyawa. Bukannya bergerak cepat, pemerintah justru diam seribu bahasa. Maka rakyat pun bergerak, demi keselamatan bersama.
Dengan dana pribadi dan sumbangan dari para donatur, warga bahu-membahu melakukan pengecoran, memasang lampu penerangan, hingga memperlebar badan jalan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
“Jalan ini sepanjang 1.500 meter dibangun tanpa satu rupiah pun dari pemerintah. Semua swadaya warga. Ironisnya, yang disebut jalan kabupaten justru paling memprihatinkan,” tegas Supandi (55), warga setempat, Sabtu (12/7/2025).
Jalan tersebut merupakan urat nadi penghubung antar desa: Gongseng, Carangrejo, dan Kesamben. Namun kondisinya rusak parah, sempit, dan minim penerangan. Menurut Sugiyono (45), warga lainnya, laporan yang telah berulang kali disampaikan ke Dinas PUPR hanya ditanggapi dengan janji kosong.
“Baru setelah warga kerja bakti dan keluar duit sendiri, mereka datang pasang pembatas jalan. Pemerintah datang setelah rakyat selesai kerja. Ini benar-benar keterlaluan,” ketusnya.
Kepala Dusun Delik, Afirin (54), membenarkan bahwa jalan yang dibiarkan sempit dan gelap itu masuk kategori jalan kabupaten. Dengan lebar hanya sekitar 4 meter, jelas tidak memenuhi standar minimal.
“Tujuan kami jelas: menyelamatkan nyawa. Kami tidak bisa tunggu janji-janji pejabat sementara warga terancam setiap hari. Maka pelebaran ini kami lakukan, meski tanpa bantuan pemerintah,” ujarnya tegas.
Tak hanya mengkritik Dinas PUPR, warga juga menyuarakan kekecewaan terhadap para wakil rakyat yang dinilai hanya hadir saat masa kampanye. Setelah terpilih, kepedulian mereka terhadap kondisi infrastruktur di akar rumput nyaris nihil.
“Anggota dewan mana? Ke mana mereka saat rakyat butuh? Jalan ini dilalui ribuan orang, tapi tak ada satupun yang peduli sebelum korban berjatuhan,” sentil salah satu tokoh pemuda.
Kisah ini menggambarkan kegagalan nyata birokrasi dalam menjalankan tugas dasarnya: melindungi dan melayani rakyat. Ketika masyarakat harus patungan demi memperbaiki jalan yang menjadi kewenangan negara, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya anggaran, tapi juga keberpihakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Jombang belum memberikan tanggapan. SeputarDesa.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi atas ketidakpedulian yang nyata di lapangan.(**)
