 |
| Foto : Kantor Kepala Desa Wangkalkepuh, Gudo, Jombang. |
SeputarDesa.com, Jombang – Ketidakpuasan warga Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, terhadap kinerja Kepala Desa Antar Waktu (KDAW), Nur Hadi, kian membuncah. Sejak dikukuhkan sebagai pemimpin desa, Nur Hadi dinilai tak menjalankan amanah dengan serius. Alih-alih mempercepat pembangunan, justru muncul sederet persoalan: program mangkrak, kebijakan semena-mena, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
Kritik warga mengerucut pada sejumlah program yang tak kunjung berjalan. Proyek pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Dusun Kasemen hingga pertengahan Juli 2025 masih nihil aktivitas. Padahal, anggaran kegiatan itu sudah diumumkan terbuka lewat banner resmi desa.
“Semua warga tahu itu masuk RAPBDes. Tapi sudah lebih dari setengah tahun, tak ada satu batu pun yang diletakkan. Ini pelecehan terhadap hak publik,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa, Selasa (15/7/2025).
Pengadaan kendaraan operasional desa berupa motor roda tiga (tosa) juga menjadi sorotan. Program yang seharusnya terealisasi pada April 2025 justru lenyap tanpa kabar. Warga menuding kepala desa pasif dan terkesan sengaja membiarkan proyek molor.
“Warga butuh transparansi, bukan sikap bungkam dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa,” lanjut warga tersebut.
Main Pecat Staf, Langgar Prosedur
Kemarahan publik makin memuncak ketika Nur Hadi diketahui memberhentikan salah satu staf desa tanpa proses musyawarah dan tanpa dasar hukum yang jelas. Keputusan sepihak itu menuai kecaman, dan telah dilaporkan ke Camat Gudo, Bupati Jombang, hingga Inspektorat.
Ironisnya, Inspektorat bahkan telah menginstruksikan Camat Gudo untuk menggelar Musyawarah Desa guna mencabut SK pemberhentian dan mengaktifkan kembali staf yang dipecat. Namun, hingga kini, proses tersebut tak kunjung dilakukan.
“Tidak ada itikad baik. Kepala desa diam, kecamatan gamang, warga marah. Ini kekacauan tata kelola,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Proyek Swakelola Dilempar ke Pemborong
Persoalan tak berhenti di situ. Warga juga membongkar bahwa pembangunan gedung pelayanan desa yang semestinya dikerjakan secara swakelola malah diberikan kepada pihak ketiga. Dalam forum resmi BPD, Nur Hadi secara gamblang mengakui hal itu—dengan alasan personal: “tidak enak” dengan pemborong.
“Pemerintah desa bukan milik pribadi. Anggaran negara tidak boleh didasarkan pada rasa sungkan,” tegas warga.
Rp2,7 Juta Dana Ambulance Diduga Disalahgunakan
Satu lagi yang membuat warga geram adalah dugaan penyelewengan dalam penggunaan dana perbaikan mobil Ambulans Siaga Desa sebesar Rp2,7 juta. Anggaran yang seharusnya ditangani sopir siaga desa justru dipegang langsung oleh kepala desa. Namun, perbaikannya pun dinilai tidak masuk akal.
“Hanya penutup tempat tidur pasien yang diganti. Mesin atau bagian vital lain tidak disentuh. Lalu ke mana sisa anggarannya?” cetus warga dengan nada curiga.
Warga Desak Audit Total dan Evaluasi Jabatan
Melihat tumpukan persoalan ini, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan audit menyeluruh dan mengevaluasi jabatan Nur Hadi sebagai kepala desa.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi dugaan kuat maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau betul diperiksa, kami yakin banyak bangkai akan terkuak,” tegas salah satu perwakilan warga.
Kades Bungkam, Tak Berikan Klarifikasi
Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Nur Hadi hanya melontarkan kalimat pendek: “Iya, ketemu saja biar lebih jelas,” tanpa memberikan penjelasan terkait substansi tudingan yang mengarah kepadanya.
Sikap diam kepala desa kian memperkuat kecurigaan publik, bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. (**)
