SeputarDesa.com, Madiun – Program Bangga Kencana kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kualitas keluarga Indonesia. Kegiatan fasilitasi teknis yang digelar bersama mitra kerja di Gedung Diklat Kota Madiun, Sabtu (12/7/2025), menjadi bukti sinergi konkret antar elemen dalam mencegah stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, memberikan perhatian serius terhadap percepatan penurunan stunting di Kota Madiun. Kegiatan ini turut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB setempat dan elemen Perempuan Bangsa (PB) dengan jumlah peserta mencapai ratusan.
Kegiatan fasilitasi teknis ini diikuti oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur, antara lain: Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Probolinggo, Blitar, Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto.
Dr. Nihayatul Wafiroh dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam menurunkan angka stunting. Ia juga menyampaikan urgensi penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021. Tim ini bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting sejak masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.
Dalam sesi materi, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, Sekretaris Kemendukbangga/ BKKBN, menyampaikan bahwa Indonesia hanya akan menjadi negara maju pada 2045 bila masyarakat turut bergerak bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
“Indonesia sudah mencanangkan diri menjadi negara maju pada tahun 2045. Bukan hanya slogan, tapi harus menjadi kenyataan yang bisa diimplementasikan bersama. Karena itu, ibu-ibu adalah tiang negara. Harus tahu peran dan langkah konkret yang dilakukan agar mimpi Indonesia Emas bisa dicapai,” tegas Prof. Budi.
Ia juga menegaskan bahwa kualitas SDM yang dimulai dari keluarga adalah kunci. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi saat ini adalah stunting.
“Kalau anak lahir dalam kondisi stunting, maka kehidupan mereka akan terganggu secara fisik, pendidikan, bahkan sosial hingga mereka dewasa. Jangan sampai anak cucu kita lahir dalam kondisi stunting,” ujarnya.
Prof. Budi juga menekankan pentingnya edukasi gizi dan kesehatan mental-spiritual yang dimulai dari calon pengantin hingga setelah anak lahir. BKKBN kini menyediakan layanan lengkap dari hulu ke hilir, bahkan melalui aplikasi konsultasi pranikah dan pasca kelahiran.
Tak hanya itu, Prof. Budi turut menyinggung Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah.
“Gerakan ini bentuk kepedulian ayah sebagai kepala keluarga. Momen seperti hari pertama sekolah sangat berarti bagi anak. Kalau ayah hadir, anak merasa tidak sendiri. Ini akan memotivasi mereka untuk lebih berprestasi,” jelasnya.
Sementara itu, Dra. Maria Ernawati, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, menyoroti pentingnya klasifikasi penyebab stunting sebelum menentukan intervensi.
“Harus dipetakan dulu, apakah karena kemiskinan, salah pola asuh, penyakit bawaan, atau lingkungan tidak sehat. Semua itu memerlukan pendekatan yang berbeda,” ujarnya.
Ia mengisahkan pengalamannya saat bertugas di Sulawesi Tengah, di mana meski daerah itu penghasil ikan terbanyak, kasus stunting tetap tinggi karena pola asuh yang salah.
“Masyarakat menganggap mie instan adalah makanan bergizi, lalu ditambahi ikan sebagai topping. Ini keliru. Ikan jangan dijual semua, sisakan untuk konsumsi anak,” tambahnya.
Dra. Maria juga memperkenalkan platform www.siapbahagia.com, ruang konsultasi digital untuk masyarakat yang ingin bertanya seputar kesehatan keluarga, parenting, dan pencegahan stunting. Platform ini menyediakan tim konsultan dari kalangan dokter, psikolog, sosiolog, hingga bidan.
“Alhamdulillah, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, responsnya luar biasa. Bahkan dalam satu bulan kami bisa menerima hingga 3.000 klien. Dan karena berbasis digital, kami pun siap menjawab masyarakat di luar Jawa Timur,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Kota Madiun sudah membaik, berada di bawah rata-rata provinsi. Jika Jawa Timur ada di angka 14,7 persen, maka Kota Madiun sudah berada di kisaran 11 persen.
“Kota Madiun ini cukup bagus. Tapi jangan puas. Harus terus kita jaga bersama agar anak-anak kita tumbuh sehat dan kuat,” tutupnya.
Kegiatan fasilitasi teknis ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar wilayah dan mempercepat pencapaian target nasional dalam penurunan stunting. Sinergi antara DPR RI, BKKBN, OPD, kader lapangan, dan masyarakat menjadi kekuatan utama menuju Indonesia Emas 2045.
