Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahun 2026
SeputarDesa.com - Jombang, Pemerintah Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 pada Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di Balai Desa Podoroto. Musdes yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), M Irwani Nasirul Umam.
Forum Musdes membahas tiga agenda strategis, yaitu: penyusunan rencana pembangunan desa tahun anggaran 2026, perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa, serta revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Podo Joyo.
Dalam sesi awal, Ketua BPD M Irwani Nasirul Umam menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran BPD, yang berisi aspirasi masyarakat hasil serap informasi dari lingkungan RT, RW, dan lembaga desa. Pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan secara terbuka dan dijadikan sebagai acuan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026.
“Pokok-pokok pikiran ini kami rangkum dari hasil kunjungan, aspirasi masyarakat, dan evaluasi program tahun sebelumnya. Kami berharap menjadi rujukan utama dalam menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Ketua BPD dalam sambutannya.
Kepala Desa Podoroto, Adhim, menambahkan bahwa rencana pembangunan tahun depan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk penyesuaian kelembagaan desa. Salah satu yang disepakati adalah perubahan SOTK, dari sebelumnya 2 Kasi dan 3 Kaur, menjadi format baru 3 Kasi dan 3 Kaur, sesuai regulasi dan kebutuhan pelayanan yang berkembang.
Musdes juga membahas kondisi BUMDes Podo Joyo, yang akan direstrukturisasi dan direvitalisasi baik dari sisi manajemen kelembagaan maupun unit usaha yang dikelola. Langkah ini diambil agar BUMDes mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan menopang pendapatan asli desa.
Camat Kesamben, Eka Yulianto, S.STP, dalam sambutannya mengapresiasi langkah partisipatif Musdes Desa Podoroto. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antar unsur desa agar pembangunan tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.
“Musdes bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan titik awal lahirnya pembangunan yang berakar dari aspirasi rakyat. Saya apresiasi keterbukaan dan sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan warga,” ujarnya.
Turut hadir dalam forum ini Babinsa Serka Yusron, Bhabinkamtibmas Aiptu Hadi, Pendamping Lokal Desa (PLD) Imron, serta tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, PKK, dan perwakilan lembaga desa lainnya.
Musdes ditutup dengan sejumlah kesepakatan, di antaranya penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Podoroto tahun 2026, pengesahan perubahan SOTK, serta pembentukan pengurus BUMDes.(**)
