 |
| Ketua Fraksi Partai Gerindra Jombang, Achmad Fachruddin |
SeputarDesa.com - Jombang, Persetujuan Fraksi Partai Gerindra terhadap dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 disampaikan dengan sejumlah catatan penting. Ketua Fraksi Gerindra, Achmad Fachruddin, menegaskan bahwa dukungan tersebut disertai sikap kritis terhadap arah kebijakan fiskal daerah yang dinilai perlu lebih berpihak kepada masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Daya beli masyarakat melemah, cuaca juga tidak menentu. Karena itu, kami meminta agar kebijakan penarikan retribusi, terutama pada sektor parkir dan pasar tradisional, dikaji ulang. Jangan sampai justru semakin membebani pedagang kecil dan usaha mikro,” tegas Fachruddin dalam Rapat Paripurna DPRD Jombang, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang semestinya tidak bergantung pada kontribusi pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL). Gerindra mendorong agar strategi peningkatan PAD lebih difokuskan pada sektor usaha menengah dan potensi lain yang selama ini belum optimal digarap.
Selain retribusi, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dianggap masih belum maksimal. Fachruddin menilai, sebagai pemilik modal, Pemkab Jombang memiliki posisi strategis untuk mendorong kinerja dua entitas ini agar lebih produktif dan transparan.
“BUMD dan BLUD harus menjadi alat penggerak ekonomi daerah. Jangan hanya menjadi beban anggaran, tapi harus menghasilkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jombang,” ujarnya.
Isu pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga masuk dalam sorotan Fraksi Gerindra. Mereka mendesak agar CSR diarahkan secara terencana pada sektor-sektor prioritas, bukan sekadar simbolis atau seremonial.
“CSR harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terutama di pedesaan,” kata Fachruddin.
Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya penguatan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Lembaga ini harus mampu menggali potensi pajak dan retribusi secara adil dan berkeadilan, agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan secara bertahap.
Tak hanya soal fiskal, Fraksi Gerindra juga menyoroti pemanfaatan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Jombang. Mereka mendorong agar BLKK tidak hanya fokus pada pelatihan formal, tetapi juga membuka akses pelatihan berbasis komunitas yang relevan dengan kebutuhan lokal.
“Generasi muda dan kelompok rentan butuh pelatihan yang praktis dan bisa langsung diterapkan. BLKK harus menjalin kerja sama dengan dunia industri dan pelaku usaha agar lulusan pelatihannya punya prospek kerja atau bisa membuka usaha sendiri,” jelas Fachruddin.
Melalui catatan-catatan tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat, mendorong pemerataan pembangunan, dan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi daerah.
“Ini bagian dari sikap kami dalam memastikan bahwa APBD bukan sekadar angka, tetapi benar-benar hadir untuk kesejahteraan masyarakat Jombang,” pungkasnya.(**)
