 |
| Foto : Undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang |
SeputarDesa.com Jombang - Nuansa kegembiraan dan kekecewaan mewarnai acara bertajuk “Dialog BPD Bersama Menteri Desa” yang digelar pada Jumat, 27 Juni 2025 di Pendopo Kabupaten Jombang. Undangan resmi menyebut kegiatan tersebut sebagai forum dialog antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Jombang dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Namun yang terjadi di lapangan, acara tersebut justru berubah haluan menjadi agenda pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia) Kabupaten Jombang.
Kekecewaan sontak dirasakan sejumlah Ketua BPD yang hadir. Mereka merasa telah “dipaksa hadir” dalam agenda politik organisasi, bukan forum diskusi aspiratif sebagaimana tertera dalam undangan resmi. Tidak sedikit yang mengaku kecewa dan merasa dibohongi, karena sejak awal tidak pernah diinformasikan bahwa acara tersebut merupakan pelantikan organisasi baru, apalagi yang belum mendapatkan mandat kolektif dari seluruh BPD di Kabupaten Jombang.
“Saya datang karena undangannya tertulis dialog dengan Pak Menteri. Tapi ternyata ini pelantikan PABPDSI yang ketuanya Abdul Wakhid, mantan Ketua ABPEDNAS. Kami kecewa karena merasa dimobilisasi tanpa tahu arah acara yang sebenarnya,” ujar salah satu Ketua BPD dari wilayah Kecamatan Ploso.
Pelantikan ini secara resmi menetapkan Abdul Wakhid sebagai Ketua PABPDSI Jombang, didampingi jajaran pengurus yang sebagian besar adalah loyalisnya saat menjabat sebagai Ketua DPC ABPEDNAS Jombang sebelumnya.
Acara ini turut dihadiri oleh tokoh penting tingkat nasional dan provinsi, seperti Menteri Desa PDTT RI, Ketua Umum PABPDSI Nasional, Ketua PABPDSI Jawa Timur, Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, serta Bupati Jombang dan jajaran Forkopimkab Kabupaten Jombang. Kehadiran para pejabat tersebut semakin memperkuat legitimasi simbolik pelantikan ini, meski banyak pihak mempertanyakan etika dan keterbukaan prosesnya.
Sementara itu, latar belakang perpecahan organisasi ini diketahui bermula dari Musyawarah Cabang (Muscab) ABPEDNAS Jombang beberapa waktu lalu. Dalam Muscab itu, Akhmad Jazuli terpilih sebagai Ketua ABPEDNAS menggantikan Abdul Wakhid. Ketidakpuasan Wakhid terhadap hasil Muscab disinyalir mendorong terbentuknya organisasi tandingan: PABPDSI.
Ironisnya, meski sudah tak lagi menjabat di ABPEDNAS, Abdul Wakhid justru kembali memimpin organisasi baru dan menyusun agenda pelantikan dalam bentuk acara “dialog” yang disinyalir memanipulasi persepsi para anggota BPD.
Sejumlah pengurus BPD menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencederai etika organisasi, tapi juga membuat kebingungan dan potensi konflik horizontal antar anggota BPD. Sebab tidak semua merasa dilibatkan dalam proses pembentukan PABPDSI, bahkan sebagian besar menyatakan tidak pernah diajak musyawarah.
“Kami merasa ini bukan proses demokratis. Seharusnya kalau mau bikin organisasi baru, undang semua pihak, musyawarah. Bukan menyusupkan agenda pelantikan di balik acara dialog,” tegas seorang Ketua BPD dari Kecamatan Mojoagung.
Dengan munculnya dua organisasi yang kini berjalan beriringan ABPEDNAS dan PABPDSI maka dualisme kepemimpinan BPD di Kabupaten Jombang kini menjadi kenyataan. Banyak pihak khawatir bahwa hal ini akan menimbulkan kegaduhan baru dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pengamat desa dan tata kelola organisasi menilai bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya manajemen komunikasi internal dan rendahnya komitmen terhadap etika berorganisasi.
“Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana proses itu berjalan. Kalau prosesnya manipulatif, maka kepercayaan anggota pasti runtuh,” ungkap salah satu dosen ilmu pemerintahan di Universitas di Jombang.
Kini semua mata tertuju pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Jombang menyikapi kondisi ini. Apakah akan mengambil peran sebagai penengah, atau membiarkan dualisme ini berkembang tanpa batas?
Satu hal yang pasti: kekecewaan para Ketua BPD bukan sekadar soal undangan yang menipu, tetapi soal harga diri organisasi yang dipermainkan demi ambisi kekuasaan segelintir orang.(sas)
Pewarta : Nursasi
