 |
| Pengurus Asosiasi badan permusyawaratan desa nasional (Abpednas) Kabupaten Jombang saat protes kepada Sekda Jombang Agus Purnomo |
SeputarDesa.com - Jombang, Kegiatan yang diumumkan sebagai Dialog Interaktif bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada Jumat (27/6/2025) di Pendopo Kabupaten Jombang menuai gelombang kritik. Pasalnya, dalam praktiknya, kegiatan tersebut ternyata menjadi ajang pelantikan kepengurusan baru PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia) Jombang, yang tidak pernah disebutkan dalam undangan resmi.
Kritik keras datang dari pengurus ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kabupaten Jombang, yang merasa dikecoh dan kecewa dengan isi acara yang tidak sesuai dengan undangan resmi. Ketua terpilih ABPEDNAS Jombang, Achmad Zazuli, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi agenda yang mengabaikan etika komunikasi publik.
“Undangannya resmi dan tertulis hanya untuk dialog bersama Menteri Desa. Tapi yang terjadi, ternyata ada pelantikan pengurus PABPDSI. Kalau tahu dari awal, kami jelas tidak akan hadir,” tegas Zazuli kepada media.
Zazuli menyebut bahwa mayoritas BPD di Kabupaten Jombang sekitar 90 persen dari lebih 2.600 anggota sudah tergabung dalam Abpednas. Ia menilai, pengalihan agenda secara diam-diam ini sebagai upaya melemahkan organisasi Abpednas yang selama ini dominan di tingkat lokal.
“Kami kecewa bukan kepada PABPDSI sebagai organisasi, tapi pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang tidak transparan. Ini mencederai komitmen kami membangun desa secara kolektif,” ujarnya.
Fakta Baru: Ketua PABPDSI Jombang adalah Eks Ketua ABPEDNAS yang Gagal Terpilih
Yang membuat dinamika semakin kompleks, adalah fakta bahwa Ketua PABPDSI Jombang yang baru dilantik, Abdul Wachid, merupakan mantan Ketua ABPEDNAS Jombang. Ia diketahui gagal terpilih kembali dalam Musyawarah Cabang ABPEDNAS beberapa waktu lalu.
Zazuli menyebut bahwa manuver ini tampaknya dilakukan sebagai upaya membangun "wadah tandingan" setelah kalah dalam forum demokratis internal ABPEDNAS.
“Kami tidak ingin masuk ranah personal. Tapi publik perlu tahu bahwa Ketua PABPDSI yang baru itu dulunya Ketua ABPEDNAS juga. Setelah tidak lagi dipercaya, kemudian mendirikan wadah baru dan dilantik di forum yang dibungkus dialog menteri. Ini pola yang kami anggap tidak sehat dalam membangun desa,” ungkapnya.
Pemkab Dinilai Tidak Netral: Janji Pelantikan ABPEDNAS Tak Kunjung Terpenuhi
ABPEDNAS Jombang juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Jombang yang dinilai tidak netral. Menurut Zazuli, dua pekan sebelumnya pihaknya telah beraudiensi dengan Bupati Jombang dan dijanjikan akan mendapat pelantikan resmi untuk pengurus Abpednas pada akhir Juni.
“Bupati saat itu menyambut kami dengan baik. Tapi kenyataannya yang justru muncul adalah pelantikan organisasi lain, di acara yang bahkan tak menyebut pelantikan dalam undangan. Ini tanda tanya besar,” katanya.
Zazuli mempertanyakan, apakah tindakan ini bagian dari skenario tertentu untuk melemahkan kekuatan ABPEDNAS atau sekadar kesalahan koordinasi. Namun menurutnya, sikap diam dan menghindar dari pejabat terkait menambah kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Kepala DPMD Menghindar, Klarifikasi Belum Didapat
Saat dikonfirmasi di lokasi acara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin, enggan memberikan keterangan. Ia memilih meninggalkan lokasi tanpa menjawab satu pun pertanyaan dari wartawan.
“Kami ingin kejelasan. Ini bukan masalah organisasi mana yang dilantik. Tapi kalau isi undangan dan kenyataan di lapangan berbeda, ini bentuk ketidakjujuran yang harus dikritisi,” tegas Zazuli lagi.
Abpednas Akan Laporkan ke Pusat dan Evaluasi Sikap Pemkab
ABPEDNAS Jombang menyatakan akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP ABPEDNAS) untuk menindaklanjuti situasi ini. Mereka juga membuka opsi melakukan evaluasi sikap terhadap Pemkab Jombang jika ke depan tidak ada itikad baik untuk bersikap adil terhadap organisasi BPD yang sah.
“Kami akan tetap koordinasi dengan pembina kami di DPMD Provinsi dan pusat. Tapi kami juga tidak bisa terus diam. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi soal wibawa lembaga BPD secara keseluruhan,” pungkas Zazuli.
Pewarta : Nursasi
