Apa artinya pemerintah jika rakyat yang paling membutuhkan justru dibiarkan tenggelam dalam ketertinggalan? Apa gunanya Dana Desa, program ketahanan pangan, bantuan sosial, dan segala retorika pembangunan, jika kenyataannya ribuan warga di selatan Bandung Barat masih hidup dalam kemiskinan yang brutal sunyi dari perhatian, jauh dari bantuan?
Kami, Forum Membangun Desa, tidak sedang mendramatisasi keadaan. Kami turun langsung ke lapangan. Dan yang kami lihat bukan sekadar kemiskinan, tapi pembiaran yang disengaja. Rumah-rumah nyaris roboh, dihuni oleh lansia dan keluarga miskin yang tak pernah tahu apa itu BLT, BPNT, atau bantuan ketahanan pangan. Sementara di atas kertas, desa mereka tercatat sebagai penerima program bantuan.
Ini bukan kelalaian. Ini pengkhianatan.
Lebih tragis lagi, sebagian besar warga bahkan tidak tahu bahwa desanya memiliki alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan. Mereka tidak tahu karena tidak pernah diberi tahu. Mereka tidak pernah dilibatkan. Mereka hanya menjadi objek statistik disebut, tapi tak pernah disentuh.
Ketika rakyat tidak tahu bahwa mereka punya hak, itu bukan ketidaktahuan. Itu hasil dari sistem yang sengaja membungkam.
Kami mendesak dengan keras kepada Bupati Bandung Barat, Jeje, untuk tidak lagi bersembunyi di balik retorika. Ini saatnya turun ke lapangan, buka data, audit semua dana ketahanan pangan di desa-desa selatan, dan publikasikan hasilnya secara terbuka. Jika ada penyalahgunaan, seret ke ranah hukum. Jika ada yang lalai, pecat. Ini uang rakyat. Ini bukan mainan politik.
Dan kepada para kepala desa, kami ingatkan: kekuasaan bukan kekebalan. Jangan anggap rakyat tidak tahu. Jangan kira mereka akan diam selamanya. Hari ini kalian bersembunyi di balik APBDes, besok kalian bisa berhadapan dengan hukum dan kemarahan publik.
Jangan uji kesabaran warga desa. Diam mereka bukan tanda patuh itu karena terlalu lama dibungkam. Tapi perlahan, mereka bangkit. Dan kami, Forum Membangun Desa, ada di barisan depan untuk mengawal kesadaran itu menjadi gerakan.
Karena ketika negara absen dan pejabat tutup mata, rakyat berhak marah. Dan kemarahan itu, suatu saat akan berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. (**)
.jfif)
