Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

'>

Iklan

Silatnas dan Rakernas ABPEDNAS 2025: Konsolidasi Nasional BPD Desak Penguatan Kelembagaan dan Kesejahteraan

Minggu, 06 Juli 2025 | 05:30 WIB | 017 Views Last Updated 2025-07-06T11:54:12Z



SeputarDesa.com - Jakarta, Selama tiga hari penuh (3–5 Juli 2025), Jakarta menjadi saksi konsolidasi besar-besaran ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangkaian Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPEDNAS. Dua forum strategis ini resmi ditutup Sabtu malam (5/7), dengan satu pesan utama: penguatan peran, kewenangan, dan kesejahteraan BPD tak bisa lagi ditunda.


Diikuti oleh ribuan pengurus dan anggota BPD dari seluruh penjuru Indonesia—dari desa-desa pesisir, dataran tinggi, hingga wilayah tertinggal—Silatnas dan Rakernas 2025 menjadi panggung nasional bagi suara akar rumput yang selama ini sering terpinggirkan dalam percaturan pembangunan desa.




Tuntutan Tegas: Tunjangan Layak, Wewenang Nyata


Di tengah agenda padat dan substansial, suara bulat peserta menguat pada dua isu krusial: peningkatan tunjangan anggota BPD dan penguatan peran kelembagaan dalam tata kelola desa.

 

“BPD adalah representasi demokrasi lokal. Tapi sampai hari ini, masih banyak BPD yang hanya dihargai secara simbolik. Negara tidak boleh abai,” tegas Indra Utama, Ketua Umum ABPEDNAS, dalam pidato penutupan.


Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:

  • Standarisasi tunjangan BPD secara nasional sesuai beban kerja dan risiko jabatan;

  • Revisi regulasi yang masih membatasi ruang gerak BPD dalam fungsi pengawasan;

  • Penguatan kapasitas kelembagaan dan perlindungan hukum bagi anggota BPD;

  • Keterlibatan BPD dalam perumusan kebijakan dan evaluasi program desa.



BPD Tampil sebagai Garda Demokrasi Desa


Sejumlah agenda penting menandai semangat perubahan. Apel Akbar “BPD Jaga Desa” bersama Jaksa Agung Muda Intelijen menjadi simbol kesiapsiagaan BPD menjaga akuntabilitas dana desa dan mencegah penyimpangan. Sementara Dialog Strategis dengan kementerian/lembaga membuka jalur komunikasi langsung antara pengambil kebijakan pusat dan representasi desa.


Sesi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, penguatan kapasitas, dan rapat-rapat komisi strategis menyatukan nalar dan visi seluruh peserta: membangun desa tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari akar ke atas. Dalam audiensi ke Kemendagri, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi & UKM, delegasi ABPEDNAS menyampaikan hasil Rakernas sebagai tekanan politis yang sah dan terukur.

 

“Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah perlawanan senyap terhadap sistem yang terlalu lama melupakan peran BPD. Kita hadir sebagai mitra strategis, bukan pelengkap administrasi,” lanjut Indra.

 


BPD Satu Komando, Kawal Desa, Kawal Negara


Penutupan Rakernas diwarnai semangat kolektif dan optimisme. Para peserta kembali ke desa masing-masing membawa mandat moral untuk mengawal hasil pertemuan ini dalam kerja nyata. Jika ditindaklanjuti secara serius, Silatnas dan Rakernas 2025 bisa menjadi titik balik arah pembangunan desa, dari sentralistik ke partisipatif.


“Dari desa, kita bangun Indonesia. Bukan jargon, tapi komitmen. BPD satu komando, bangun desa, kawal NKRI!” tegas Indra dengan lantang.


Dengan semangat yang sama, ABPEDNAS menegaskan bahwa pertemuan berikutnya harus dibarengi langkah konkret dari pemerintah: revisi kebijakan, alokasi anggaran, dan pengakuan nyata atas peran BPD sebagai mitra strategis negara di tingkat desa.(**)



Editor : M Irwani N Umam

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update