FORMADES Organisasi Non Pemerintah Berbasis Bottom Up

 

Oleh : Junaidi Farhan

Ketua Umum Forum Membangun Desa

Forum Membangun Desa atau lebih dikenal Formades adalah sebuah perkumpulan yang baru lahir pasca Pemilu serentak 2024 yang digagas oleh masyarakat kelas bawah (masyarakat desa) dengan mengusung konsep bottom up atau dari akar rumput ke atas.

Formades lahir dengan visi membangun masyarakat wujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini didasari semangat gotong royong, bersinergi dan transparan dengan motto dari desa untuk Indonesia. Sebagai wujud implementasi keprihatinan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang belum maksimal meskipun telah mendapat kucuran anggaran yang besar yaitu Dana Desa.

Penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa masih banyak yang belum sesuai regulasi yang disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kepedulian masyarakat desa untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan di desa yang menggunakan dana desa.

Keberadaan Formades bukan untuk menjadi musuh atau lawan pemerintah desa, tetapi untuk bersinergi guna memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarskat.

Apa yang dilakukan oleh Formades bukan semata-mata sebuah gerakan kelembagaan, melainkan bagian dari gerakan moral masyarakat untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga pembangunan desa dapat sesuai harapan semua pihak.

Formades yang memilih konsep organisasi bottom-up adalah suatu pendekatan dalam membangun dan mengelola organisasi yang dimulai dari tingkat bawah atau akar rumput, yaitu dari masyarakat atau anggota organisasi itu sendiri.

Dalam organisasi bottom-up, keputusan dan kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau anggota organisasi, bukan hanya oleh pimpinan atau pengurus atas. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat atau anggota organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan organisasi.

Kelemahan organisasi bottom-up antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya: Organisasi bottom-up seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga, dan infrastruktur, yang dapat menghambat kegiatan dan pencapaian tujuan.
2. Kurangnya pengalaman dan keahlian: Anggota organisasi bottom-up mungkin tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup untuk mengelola organisasi secara efektif.
3. Kesulitan dalam pengambilan keputusan: Proses pengambilan keputusan dalam organisasi bottom-up dapat menjadi lambat dan tidak efektif karena melibatkan banyak pihak dan memerlukan kesepakatan bersama.
4. Kurangnya koordinasi: Organisasi bottom-up dapat mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan program-program yang dijalankan oleh berbagai kelompok atau individu.
5. Ketergantungan pada anggota: Organisasi bottom-up dapat sangat tergantung pada anggota-anggota yang aktif dan berdedikasi, sehingga jika anggota-anggota tersebut meninggalkan organisasi, maka organisasi dapat mengalami kesulitan.
6. Kesulitan dalam skala besar: Organisasi bottom-up dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan program-programnya ke skala yang lebih besar karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.
7. Kurangnya legitimasi: Organisasi bottom-up mungkin tidak memiliki legitimasi yang cukup di mata pemerintah atau masyarakat luas, sehingga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan dukungan.

Namun, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, dan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam kelemahan organisasi bottom up tentu ada juga kelebihannya. Kelebihan organisasi bottom-up antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Organisasi bottom-up memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi karena keputusan dan kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan efektivitas pembangunan karena keputusan dan kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena anggota organisasi dapat berbagi ide dan pengalaman.
5. Meningkatkan rasa memiliki: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap organisasi karena mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan akuntabilitas: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan akuntabilitas karena anggota organisasi dapat memantau dan mengawasi kegiatan organisasi.
7. Meningkatkan keberlanjutan: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan keberlanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.
8. Meningkatkan kemampuan masyarakat: Organisasi bottom-up dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan organisasi.

Dengan demikian, organisasi bottom-up dapat menjadi wadah yang efektif untuk membangun dan memajukan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salam dari desa untuk Indonesia

Editor : M Irwani Nasirul Umam