SeputarDesa.com, Pati – Masa depan politik Bupati Pati, Sudewo, periode 2024–2029, kian diguncang badai. Setelah dihujani demonstrasi ribuan warga karena kebijakan kontroversial menaikkan pajak hingga 250 persen, kini ia dihadapkan pada ancaman lebih serius: jerat hukum KPK.
Nama Sudewo mencuat dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ia diduga menerima commitment fee ketika masih duduk di Komisi V DPR RI, posisi strategis yang membidangi infrastruktur dan transportasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Sudewo masuk radar penyidik. “Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” ungkap Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Meski belum memutuskan pemanggilan, KPK memastikan akan memeriksa Sudewo jika diperlukan. “Penyidik akan mendalami. Jika butuh keterangan dari yang bersangkutan, pemanggilan akan dilakukan,” tegas Budi.
Kasus ini bermula pada Juni 2020, ketika Risna Sutriyanto (RS), ASN Kemenhub, ditunjuk sebagai Ketua Pokja proyek jalur ganda KA Solo Balapan–Kadipiro oleh Bernard Hasibuan (BH), tersangka lain. Bernard disebut telah mengatur pemenang tender sejak awal dan memerintahkan Risna menambah syarat “kuncian” agar hanya pihak tertentu yang bisa lolos.
Risna kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 11 Agustus 2025. Penahanan ini menjadi pintu masuk bagi KPK membongkar jejaring penerima aliran dana, yang diyakini melibatkan sejumlah tokoh politik, termasuk Sudewo.
Gelombang tekanan dari publik Pati yang menuntut mundurnya Sudewo kini bertemu dengan sorotan tajam lembaga antirasuah. Jika sangkaan KPK terbukti, bukan hanya jabatan Bupati yang akan lepas, tetapi juga karier politik Sudewo yang selama ini dibangun dari kursi DPR hingga kepala daerah, berpotensi runtuh seketika.
Pewarta : Usman
